Insentif Mobil Listrik 2026: Nasib PPN, Skema Baru, dan Kepastian Kebijakan Kemenkeu
Memasuki awal 2026, pertanyaan terbesar di kalangan calon pembeli mobil listrik (EV) adalah: apakah insentif masih berlaku? Pasalnya, skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 10 persen dan bea masuk 0 persen untuk model CBU resmi berakhir per 31 Desember 2025. Kini, semua mata tertuju pada keputusan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.
Insentif mobil listrik selama ini menjadi kunci utama yang membuat harga EV bisa bersaing dengan mobil konvensional. Dengan adanya PPN DTP, konsumen hanya perlu membayar PPN 1-2 persen untuk model dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Ditambah pembebasan PPnBM dan keringanan BBNKB, mobil listrik jadi jauh lebih terjangkau.
Sepanjang 2025, skema insentif terbukti efektif mendongkrak penjualan EV. Berbagai merek seperti Hyundai, Wuling, dan merek China lainnya kebanjiran pesanan. Namun, efektivitas ini juga harus dibayar dengan alokasi anggaran negara yang tidak sedikit. Makanya, evaluasi kebijakan jadi agenda wajib sebelum menentukan nasib insentif di 2026.
Dua kementerian jadi aktor utama di sini. Kementerian Keuangan memegang kendali atas aspek fiskal seperti PPN dan alokasi anggaran. Sementara Kementerian Perindustrian fokus pada penguatan ekosistem produksi lokal dan syarat TKDN. Kolaborasi mereka menentukan apakah insentif lanjut, berubah, atau malah dihentikan.
Keputusan pemerintah nggak bisa dilepas dari beberapa faktor krusial: anggaran negara, target produksi lokal, pertumbuhan pasar EV, dan kesiapan infrastruktur seperti SPKLU. Kalau fiskal lagi ketat, wajar kalau insentif dievaluasi. Tapi di sisi lain, pasar EV yang lagi tumbuh bisa terhambat kalau insentif dicabut mendadak.
Yang paling ngeri buat konsumen: kalau insentif dihentikan, harga mobil listrik bisa melonjak 30-40 persen. Pajak normal dan bea masuk kembali berlaku, bikin EV kurang kompetitif dibanding mobil bensin. Buat yang lagi nunggu momen beli, ini jadi dilema besar.
Pemerintah punya tiga opsi: skema tetap, skema disesuaikan, atau dihentikan bertahap. Kalau tetap, pasar stabil tapi anggaran terbebani. Kalau disesuaikan, mungkin syarat TKDN diperketat atau cakupan model dipersempit. Kalau dihentikan bertahap, industri punya waktu adaptasi tapi konsumen harus siap dengan harga baru.
Kepastian kebijakan jadi faktor krusial buat industri. Tanpa arah yang jelas, pabrikan cenderung tahan investasi dan pengembangan produk. Dealer juga sulit nyusun strategi penjualan. Ujung-ujungnya, rantai pasok dan lapangan kerja ikut terdampak.
Apakah insentif 2026 masih berlaku? Sampai sekarang belum ada kepastian. Skema lama sudah berakhir, dan pemerintah masih mengkaji opsi terbaik. Kapan diumumkan? Tunggu pengumuman resmi dari Kemenkeu dan Kemenperin dalam waktu dekat.
Buat calon pembeli EV, ada baiknya pantau terus perkembangan kebijakan ini. Kalau insentif lanjut, sekarang mungkin saat tepat buat beli. Tapi kalau berubah, hitung ulang total biaya kepemilikan termasuk pajak, perawatan, dan ketersediaan charging di rumah. Jangan lupa, mobil listrik bukan cuma soal harga, tapi juga kontribusi ke lingkungan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar